Peranan dan kebijakan pemerintah dalam ekspor dan impor

Peranan pemerintah dalam meningkat perdagangan antar negara sangat penting di samping memberi kebijakan untuk membantu pelaku ekspor / pengesahan untuk mampu bersaing di pasar dunia. Dimana pemerintah membuat peraturan dan kebijakan yang mendorong peningkatan komoditas ekspor.Disamping itu pemerintah harus mampu melindungi pengusaha kecil dari permainan pasar bebas.banyak pengusaha kecil bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan banjirnya produk impor khususnya dari china yang kita ketahui sangat murah harganya. Masuknya produk-produk impor asal China secara besar-bersaran ke dalam negeri dikwatirkan akan mengancam keberadan produk dalam negeri.Menyikapi ancaman menggilanya masuknya produk China ke tanah air Alim Markus, pengusaha Indonesia sekaligus sebagai pemilik bisnis Maspion Group mengemukakan,pemerintah berkewajiban melindungi industri dalam negeri dengan mengoptimalkan penerapan penggunaan label Standar Nasional Indonesia (SNI) .
Dikatakan Alim, meski belum terlalu mepengaruhi eksistensi industri dalam negeri, sejak diberlakukanya ACFTA (ASEAN- China Free Trade Area) 1 Januari 2010 lalu, saat ini produk asal china yang masuk ke Indonesia telah mencapai 80 persen.
“Produk-produk China itukan dikenal murah. Jadi selain mengoptimalkan penggunaan label SNI,
pemerintah harus melakukan pembinaan dan kebijakan- kebijakan tertentu agar produk industri
dalam negeri yang dihasilkan berkualitas dan juga harganya bersaing,” kata Presiden Direktur Maspion Group itu, Menurut Alim Markus, pemerintah sesegera mungkin membuat kebijakan penunjang SNI berupa
keringanan pajak atau distribusi yang memberatkan produsen, mempermudah pemberian pinjaman, dan lainnya pada pengusaha lokal.Sebab,ujar Alim, bila cara kualitas harga dan produk dalam negeri lebih baik daripada produk luar,minimal sama, maka, serbuan produk-produk Tiongkok tersebut tidak memengaruhi industri lokal.Dia juga mengimbau masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri. “Cintailah produk-produk Indonesia,”ujar Alim Markus dengan logat khas Mandarin. Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN danCina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri
negara-negara tersebut.Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian
perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan BruneiDarussalam) dengan Cina, yang disebut dengan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) . Perjanjian ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2002. Sebelum ACFTA, Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru yang dinilai juga merugikan kondisi industri dan perekonomian nasional.Sebelumnya, pemerintah telah membentuk tim khusus beranggotakan lintas departemen dan wakil dari dunia usaha untuk mengantisipasi ACFTA, sekaligus "Common Effective
Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area" (CEPT AFTA).Perjanjian CEPT AFTA dimulai pada 1992 dengan ASEAN Free Trade Area dilanjutkan dengan pembentukan ASEAN Economic Community pada 2003 untuk direalisasikan pada
2015.Pada 2002 disepakati perjanjian komprehensif kerja sama ekonomi ASEAN China yang menjadi basis negosiasi ACFTA yang dilaksanakan pada 2004.DI tengah keraguan publik terhadap efek perdagangan bebas, pemerintah bersikukuh mengimplementasikanASEAN- China Free-Trade Agreement (ACFTA) . Prosespanjang pengesahan yang terentang sejak 2001 telah diberlakukan. Tak ada hiruk pikuk perayaan atas pemberlakuan itu, selain kecemasan yang terus mengusik para pelaku dan asosiasi yang bergelut di bidang industri dan usaha kecil dan menengah.Pemerintah cenderung menutup mata atas berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Persoalan internal terkait dengan kesiapan kualitas, daya saing,dukungan infrastruktur dan kemudahan pemasaran berbanding lurus dengan hambatan-hambatan eksternal.Liberalisasi pasar telanjur menjadi ideologi yang diserap secara bulat, tanpa menyisihkan filter sedikit pun.Pertumbuhan ekonomi 2009 yang mencapai 4,3 % bersumber dari konsumsi domestik akan berhadapan dengan serbuan barang baku China yang lebih murah.Sejak diberlakukan pada 2004, maka tarif nol persen terus berjalan dan berlangsung menjadi 8.654 pos tarif yang sudah nol sebelum 2010, dan selama ini terus berlangsung. Untuk ACFTA pada 2010 sebanyak 1.597 pos tarif sehingga total sampai dengan Januari 2010 menjadi 7. 306 pos tarif yang menjadi nol persen.Pembebasan bea masuk kawasan ASEAN- China (ACFTA)justru akan memperberat Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 %.Pertanyaannya, apakah kebijakan pasar bebas ini akan
membawa perubahan nasib rakyat negeri ini yang masih dihimpit dengan kemiskinan? Pro-Kontra Pasar Bebas ASEAN-Cina Pihak yang pro menyatakan ACFTA tidak hanya berarti ancaman serbuan produk-produk Cina ke Indonesia, tetapi juga peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Cina dan negara-negara ASEAN. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa free trade agreement (FTA) memberikan banyak manfaat bagi ekspor dan penanaman modal di Indonesia (Kompas, 5/1 /2010) .Kekhawatiran akan dampak negatif perdagangan bebas ASEAN- Cina juga ditepis Pemerintah melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.Menurut Abimanyu, proporsi perdagangan antara Indonesia,ASEAN dan Cina hanya 20% saja.Sebaliknya, Ernovian G Ismy, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyatakan kekhawatirannya atas pemberlakukan
perdagangan bebas ASEAN- Cina, di antaranya terjadinya perubahan pola usaha yang ada dari pengusaha menjadi pedagang. Intinya, jika berdagang lebih menguntungkan karena faktor harga barang-barang impor yang lebih murah,akan banyak industri nasional dan lokal yang gulung tikar hingga akhirnya berpindah menjadi pedagang .saja. Ernovian mencontohkan, jumlah industri tekstil dari kelas industri kecil hingga besar bisa mencapai 2.000 . Jika setiap industri tekstil mampu menyerap 12- 50 orang tenaga kerja,maka bisa dibayangkan kehancuran industri karena akan banyak pengusaha yang beralih dari produsen tekstil menjadi pedagang. Hal ini sekaligus berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja.Mantan Dirjen Bea Cukai, Anwar Surijadi, juga mempertanyakan manfaat pemberlakukan perdagangan
bebas ini bagi masyarakat (Republika, 4/1 /2010).Hal yang sangat dikhawatirkan mengenai dominasi Cina terhadap Indonesia juga disampaikan Menteri Perindustrian
MS Hidayat. Menurut Hidayat, dalam kerangka ACFTA yang berlatar belakang semangat bisnis, Cina bisa berbuat apapun untuk mempengaruhi Indonesia mengingat kekuatan ekonominya jauh di atas Indonesia (Bisnis Indonesia,
9/1 /2010) .Pelaku pasar di sektor usaha kecil memahami dan merasakan betul risiko dan dampak dari perdagangan bebas ini. Sekitar 1.000 orang pelaku usaha kecil dan menengah yang tergabung dalam komunitas UMKM DI Yogyakarta mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Senin(11 /1/2010 ). Mereka mendesak DPRD, DPR dan pemerintah pusat melindungi produk-produk UMKM yang terancam produk-produk Cina seperti batik, tekstil, kerajinan, jamu dan lainnya. Para petani di bagian Indonesia timur juga mengeluh dan mengkawatirkan dampak matinya produk beras mereka. (Antara, 11/1 /2010) . Masih banyak lagi kenyataan yang menunjukkan bahwa perdagangan bebas secara liar justru akan menjerumuskan rakyat ke dalam jurang kemiskinan dan menjadikan rakyat hanya sebatas konsumen, jongos bahkan lebih buruk dari itu.‘Bunuh Diri Ekonomi’ Sebelum adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Cina saja, kita sudah mendapatkan hampir segala lini produk yang dipergunakan di rumah dan perkantoran bertuliskan Made in China. Bahkan tidak sedikit produk dari negara maju yang masuk ke Indonesia pun mengikutsertakan produk Cina sebagai perlengkapannya. Seorang ekonom yang juga pejabat menteri ekonomi di Kabinet Pemerintahan sekarang mengomentari bahwa dengandimulainya perdaganganbebas Indonesia- Cina, serbuan produk Cina ke Indonesia akan “seperti air bah”.Karena itu, pemberlakuan pasar bebas ASEAN- Cina sudah pasti menimbulkan dampak sangat negatif.
Pertama: serbuan produk asing terutama dari Cina dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri).
Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1 % pada 2004 menjadi 27,9 % pada 2008.
Diproyeksikan 5 tahun ke depan penanaman modal di sektor industri pengolahan mengalami penurunan US$ 5 miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra- sentra usaha strategis IKM (industri kecil menegah). Jumlah IKM yang terdaftar pada Kementrian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16.806 dengan skala modal Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, 85% di antaranya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk dari Cina (Bisnis Indonesia, 9/1 /2010).
Kedua: pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari
produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%.Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat Usman, selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan, apalagi perbedaannya besar (Bisnis Indonesia, 9/1 /2010) . Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah bersikap pragmatis, yakni dengan banting setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil Cina atau setidaknya pedagang tekstil. Sederhananya, "Buat apa memproduksi tekstil bila kalah bersaing? Lebih baik impor saja, murah dan tidak perlu repot- repot jika diproduksi sendiri."
Gejala inilah yang mulai tampak sejak awal tahun 2010.Misal, para pedagang jamu sangat senang dengan membanjirnya produk jamu Cina secara legal yang harganya
murah dan dianggap lebih manjur dibandingkan dengan jamu lokal. Akibatnya, produsen jamu lokal terancam gulung tikar.Ketiga: karakter perekomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing.Bahkan produk "tetek bengek" seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor,sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia?
Keempat: jika di dalam negeri saja kalah bersaing, bagaimana mungkin produk-produk Indonesia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar ASEAN dan Cina? Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekspor non- migasIndonesia ke Cina sejak 2004 hingga 2008 hanya 24,95 %,sedangkan tren pertumbuhan ekspor Cina ke Indonesia mencapai 35,09 %. Kalaupun ekspor Indonesia bisa digenjot,
yang sangat mungkin berkembang adalah ekspor bahan mentah, bukannya hasil olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil industri. Pola ini malah sangat digemari oleh Cina yang memang sedang "haus" bahan mentah dan sumber energi untuk menggerakkan ekonominya.
Kelima: peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpangkas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan
kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009 saja jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang.Walhasil, perdagangan bebas yang dijalani Pemerintah hakikatnya adalah ‘bunuh diri’ secara ekonomi.
Ancaman PHK menghantui Pekerja-Bangsa Kuli Pasar bebas Asian-China Free Trade Agreement (ACFTA) berpotensi menimbulkan ancaman PHK dan mematikan
berbagai usaha kecil di tanah air. "ACFTA jelas merugikan karena ancaman PHK dan deindustrialisasi.Pasar bebas tersebut hanya akan membuat Indonesia menjadi "bangsa kuli" sedangkan konsumsi nasional akan didikte oleh serbuan produk impor. Sangat disayangkan karena Indonesia adalah bangsa dengan sumber daya alam
yang melimpah dan juga memiliki sumber daya manusia yang berjumlah sangat besar. 64 tahun kemerdekaan harusnya bisa mengubah kita menjadi bangsaprodusen.
Sebagai bangsa produsen, maka ekonomi Indonesia akan lebih mandiri dan lebih banyak lagi rakyat yang hidup ditahap sejahtera. Untuk itu harus ada konsolidasi pergerakan dari kaum muda dalam menolak penerapan pasar bebas tersebut.ACFTA hanya akan mengganggu industri domestik, sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. (Pertumbuhan ekonomi) berat. Mungkin ACFTA perlu dikaji lagi. Kalau saya
termasuk yang merisaukan itu. Karena industri bisa terganggu dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.Pada tahun 2009 lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai
4,3 % karena tingginya konsumsi barang- barang produksidalam negeri. Namun jika tingkat konsumsi barang-barang asing mulai meningkat, maka pertumbuhan ekonomi dapatdipastikan akan dibawah tahun sebelumnya.Pemerintah sepatutnya meninjau ulang pemberlakuan ACFTA. Pasalnya Indonesia belum siap untuk menerapkan ACFTA. Jika tetap diberlakukan, maka pemerintah harus jugamenetapkan berbagai kebijakan yang dapat melindungi industri nasional. Kebijakan itu antara lain aturan non tariff
barier, penggunaan bahasa Indonesia untuk produk luar,SNI, dan benar-benar memperhatikan kualitas produk luar yang masuk ke Indonesia.
Selain itu para pelaku industri juga harus memperhatikan produk yang dihasilkan. Dengan begitu, Indonesia tidak akan menjadi serambi bagi negara pengekspor karena akan menyebabkan produk-produk menumpuk di negara ini.Selain itu, para pengusaha juga harus saling memupuk rasa percaya antar negara pengekspor.
Resistensi Tidak sulit untuk menakar sejauh mana manfaat sebuah
kebijakan. Resistensi para pelaku UKM yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasin Pengusaha Indonesia (Apindo), dan lembaga parlemen
adalah bukti betapa pemerintah mengabaikan daya kritis publik. Serangkaian dialog yang mengurai kesiapan dalam negeri belum juga usai. Sementara itu, data- data publik tentang selisih untung-rugi keterlibatan Indonesia dalamACFTA terabaikan oleh prediksi, skenario, sekaligus harapan yang tak berdasar. Pendeknya, bangsa ini akan lebih memosisikan diri sebagai objek (konsumen) daripada subjek
(produsen).Hal itulah yang tergambar dalam sikap pemerintah merespons pemberlakuan ACFTA. Proses negosiasi yangdiajukan kepada negara-negara ASEAN dan China pada bulan ini menunjukkan sikap yang reaktif. Mitigasi risiko
perdagangan bebas dengan mengajukan penundaan industri besi dan baja (189 pos tarif), tekstil dan produk tekstil (87pos tarif), kimia anorganik (7 pos tarif), elektronik (7 postarif), furnitur (5 pos tarif), alas kaki (5 pos tarif), petrokimia (2 pos tarif), serta Industri makanan dan minuman (1 pos tarif), adalah dampak dari ketergesa- gesaan.
Payung hukumIndonesia telah menjadi pasar terkemuka yang menjanjikan segudang harapan. Negara-negara ASEAN dan China tentu tidak pernah menutup mata atas kesempatan yang tercipta di hadapan mereka. Tidak ada pilihan lain kecuali memasuki alam perdagangan bebas dengan segala risiko dan
konsekuensinya. Kemungkinan penurunan penerimaan negara dari bea masuk yang tak terelakkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengambil kebijakan, pihak
yang berkepentingan dan rakyat Indonesia secara keseluruhan.Keraguan publik hanya dijawab dengan retorika dan janji manis pemerintah. Awal 2010 menjadi momen peraduan antara optimisme dan pesimisme. Optimisme bagi pihak
yang diuntungkan, dan pesimisme bagi pihak yang sejak awal merasa terugikan. Ukuran keduanya tidaklah sebatas dampak psikologis, apalagi sekadar mengulang nyanyian lama tentang dampak sistemik. Jika ungkapan itu hendak dipakai kembali, keterlibatan ACFTA inilah yang bisa menimbulkan dampak sistemik.
Gagasan tentang liberalisasi perdagangan bukan gagasan haram. Sikap responsif dengan ukuran kesiapan menjadi taruhan saat kebijakan tersebut hendak direalisasikan.Sebuah perjanjian kerja sama mengandung prinsip memberi
dan menerima. Pihak yang menginginkan konsesi atau keuntungan harus memberikan panawaran yang sama. Setiap hitungan untung-rugi yang diberi dan diperoleh harus dijelaskan dengan ukuran tertentu. Payung hukum berupa
undang- undang sangat perlu dijabarkan dan ditetapkan terlebih dahulu untuk memproteksi berbagai kemungkinan yang terjadi, baik berupa kesuksesan maupun kegagalan.Oleh karena itu, hanya bersandal pada asumsi dan prediksi tidak akan pernah menjelaskan persoalan dengan baik. Pada titik tertentu rakyatlah yang akan menanggung akibat dari sebuah kebijakan yang dipaksakan.Berbagai perjanjian dan kerja sama perdagangan harus melalui mekanisme yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Sebab manfaat dan kerugian tidak hanya menimpa segelintir orang, tapi seluruh komponen bangsa. Meski bukan lagi tindakan
preventif, saat ini pemerintah harus lebih siap bereaksi atas berbagai dampak yang akan ditimbulkan oleh ACFTA.
Pertama, ancaman terhadap pemutusan kerja massal harus diantisipasi dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja dalam negeri. Tidak hanya itu, diperlukan sikap afirmatif (affirmative action), dengan tenaga kerja dalam negeri memperoleh porsi lebih besar dan lebih dipentingkan dalam setiap pembukaanlahan kerja.
Kedua, kualitas produk nasional yang sebelumnya telah tergerus oleh produk-produk China harus memperoleh proteksi. Hal itu secara tidak langsung juga akan melindungi
eksistensi industri dalam negeri. Standar Nasional lndone-sia (SNI) bagi setiap produk dalam negeri maupun impor yang beredar di pasaran harus diterapkan denganpengawasan yang ketat. Penerapan SNI akan mencegah peredaran barang murah, tetapi berkualitas rendah.Bukan rahasia lagi, produk impor yang dipastikan akan lebih
membanjiri pasar dalam negeri menjadi malapetaka bagi para pelaku usaha. Penerapan safeguard berupa instrumen pengenaan bea masuk tambahan yang ditetapkan jika pasar dalam negeri dibanjiri produk impor sehingga industri dalam
negeri mengalami kerugian, harus direalisasikan lebih cepat.Instrumen ini juga mencegah penyelundupan yang bisa terjadi akibat pengawasan yang lemah. Safeguard adalah salah satu instrumen penting dari lima instrumen lainnya (SNI, antidumping, antisubsidi, dan technical barriers totrade).
Ketiga, instrumen antisipasi yang tak kalah penting- meski seharusnya lebih didahulukan adalah penyusunan aturan hukum yang bisa melindungi produksi nasional Indonesia.Mengingat dampak sistemik yang akan ditimbulkan oleh
perjanjian ini, sepatutnya terlebih dahulu melalui berbagai arena konsultasi di ranah publik. Sebagai lembaga pengawasan, FTA tidak boleh luput dari perhatian DPR.
Lembaga tersebutlah yang akan meratifikasi perjanjian itu dan menyerahkannya kepada pemerintah. Jika perjanjian tersebut mengancam perekonomian, sangat memungkinkan untuk diuji, direvisi, bahkan dicabut. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar dan wilayah terluas di ASEAN, seharusnya Indonesia menjadi
pemimpin dalam setiap perjanjian kerja sama. Berperan sebagai subjek yang aktif, menentukan isi dan aturan main serta menyiapkan instrumen yang lebih baik dalam
menyikapi berbagai kemungkinan dan ancaman dari pemberlakuan ACFTA.
Globalisasi telah menghadirkan ancaman yang tidak semata berwajah fisik. Pemiskinan kedaulatan sangat nyata dalam serbuan produk, barang dan jasa impor yang lambat-laun melemahkan kekuatan ekonomi bangsa. Mungkin terlalu jauh berangan jika dampak sistemik berujung pada krisis.Paling tidak, tanpa antisipasi, jati diri ekonomi bangsa dimasa mendatang akan semakin sulit kita definisikan.
Perdagangan Bebas 2010 : Bunuh Diri Ekonomi Indonesia !!(ACFTA 2010 : Economic Suicide of Indonesia !! Foreign Product incursion especially from Chinese can result
ruination of economic sector. Indonesian will find difficulties in face of emulation with product from Chinese.) f Fred.